Program Rumah Subsidi 1000 Rumah Untuk Wartawan
Jakarta – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.
“Untuk persyaratan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pendapatannya adalah 13 juta bagi yang sudah menikah dan 12 juta bagi yang belum menikah,” ujar Maruarar Sirait
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.
Saya akan alokasikan.1000 rumah subsidi kepada wartawan dan nanti akan kita adakan pertemuan untuk wartawan
Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid, di Wisma Bank Mandiri, Selasa (8/4/2025).
Program rumah subsidi ini hal yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi,” kata Meutya.
Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan,” ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Penandatangan MoU disaksikan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Bank BTN, serta komisioner BP Tapera dan jajaran Kementerian PKP.
Rencananya, sebanyak 100 unit rumah akan langsung diserahterimakan pada 6 Mei 2025 mendatang.. Mengenai mekanisme yang akan mendapatkan, Komdigi akan bekerjasama dengan Dewan Pers dan PWI Pusat
“Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi,” tegas Ara di kantor Kementerian PKP, Wisma Bank Mandiri, Thamrin, Jakarta Pusat.
Dia menyatakan selain menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan pihaknya juga menyiapkan 20.000 unit bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.
Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 15.000 rumah subsidi bagi personel kepolisian.
Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi,” kata Meutya
Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Dukungan tersebut membuat pihaknya mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.(hamonangan)
