Tenaga Kesehatan Sukarela di Tapteng Minta Kejelasan Nasib, DPRD Dukung Langkah Bupati Masinton Pasaribu
Kab. Tapanuli Tengah –Newsgbn.com Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (Formas), yang mewadahi tenaga kesehatan sukarela (TKS) Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati pada Kamis (23/10/2025).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari upaya para TKS mencari solusi atas pemberhentian mereka sejak Februari 2025.
Sebanyak 179 tenaga kesehatan sukarela di bawah Dinas Kesehatan Tapteng dirumahkan secara bergiliran tanpa surat pemberitahuan resmi.
Melalui Formas, mereka meminta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan keadilan sosial.
“Kami berharap Bupati dapat membantu melobi ke pusat, terutama Kemenpan-RB, agar TKS yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun dapat didata ulang,” ujar salah satu perwakilan TKS dalam keterangannya ke pada media, Sabtu (25/10/2025).
Para TKS mengaku telah berupaya mencari kejelasan ke berbagai instansi, antara lain Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), DPRD, serta Sekda dan Wakil Bupati. Mereka juga telah tiga kali melakukan aksi damai sebelumnya.
Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, menyatakan dukungan terhadap langkah bupati untuk mengambil kebijakan yang adil dan manusiawi.
“Kami mendukung penuh Bupati untuk menggunakan kewenangan diskresi demi penyelesaian yang berpihak pada rakyat, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kemampuan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/10).
Dalam surat yang telah dikirim kepada bupati, Formas mengharapkan “kerelaan dan perhatian” kepala daerah dalam memperjuangkan solusi terbaik bagi para TKS, mengingat sebagian besar telah mengabdi belasan tahun dan kini berusia mendekati batas produktif kerja.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan segera menindaklanjuti aspirasi tenaga kesehatan sukarela agar tidak berlarut-larut.
Dialog terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, dan Formas dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi para pengabdi layanan kesehatan di daerah. (Tim/Red)
