Disrumkin Kota Depok Menabrak Aturan Gubernur Dan Dewan Pers Terkait THR

Depok, Newsgbn.com – Kelakuan oknum pejabat di Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Depok sangat disayangkan karena telah menabrak aturan dari Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pers yang melarang bagi bagi THR(Tunjangan Hari Raya)

Pembagian THR tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak ada dalam anggaran belanja daerah dan surat edaran tersebut juga sudah disampaikan ke semua jajaran Pemkot Depok.

Oleh karena itu Kepala Disrumkin Kota Depok diminta untuk menjelaskan alasan pembagian THR tersebut dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Diduga pembagian THR kepada wartawan dan ormas dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan serta pilih kasih

Pembagian THR yang tidak transparansi ini juga dinilai sebagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta bentuk pembangkangan oknum tersebut terhadap aturan yang sudah dibuat

Oleh karena adanya pelanggaran ini maka masyarakat Kota Depok meminta agar tindakan ini diusut dan dana yang dipakai harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan perlilaku pejabat Diskrumkin ini juga dapat memicu konflik kepentingan dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah Kota Depok tidak transparan dan tidak akuntabel.

Masyarakat Kota Depok meminta agar Pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin praktik serupa telah terjadi di berbagai instansi lain. Pemerintah harus segera melakukan audit dan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan semakin runtuh, padahal masyarakat berharap dibawah kepemimpinan sekarang dapat membawa perubahan Jangan sampai kasus ini hanya menjadi gunjingan sesaat , harus ada tindakan tegas dan hukuman bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah