FRAKSI DPRD KOTA DEPOK : APBD kOTA DEPOK 2025 HARUS DIARAHKAN PADA PEMBANGUNAN YANG YANG BISA DIRASAKAN LANGSUNG OLEH RAKYAT.
depok – newsgbn.com | Sejumlah fraksi di DPRD Kota Depok menyatakan bahwa belanja daerah yang meningkat dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 diarahkan pada pembangunan yang bermanfaat langsung bagi rakyat.
“Kami tegaskan, setiap rupiah belanja modal harus mengarah pada pembangunan yang bermanfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” kata Imam Turidi, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesi (PDI)-Perjuangan, dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/8/2025) di Gedung DPRD Kota Depok.
Dalam setiap pendapatnya, Fraksi PDI-Perjuangan menyebutkan bahwa terjadi perubahan pada komposisi belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun ini. Porsi belanja terbesar adalah Belanja Operasional 75,8 persen disusul dengan Belanja Modal 23,5 persen dan Belanja Tidak Terduga 0,8 persen. Belanja Modal naik secara signifikan. Dari Rp981.670.447.222 menjadi Rp1.089.418.132.418.
Fraksi PDI-Perjuangan percaya bahwa kenaikan ini untuk perubahan yang lebih baik. “Ini menunjukkan komitmen membangun infrastruktur,” ucapnya.
Dia juga menyoroti efisiensi biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Langkah tersebut seharusnya menjadi budaya kerja bukan karena proses di atas kertas,” kata Imam Turudi.
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar pemerintah Kota Depok memberikan penjelasan secara rinci dan transparan terkait sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp86,45 miliar dalam Perubahan APBD 2025.
“Penjelasan ini setidaknya harus mencakup rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, kemungkinan pinjaman daerah beserta skema pembayaran dan beban bunganya,” ungkapnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) juga menyampaikan hal senada. Anggota Fraksi PKB Babai Suhaimi yang membacakan pandangan fraksi mengatakan bahwa PKB mendorong agar tambahan anggaran tersebut diarahkan pada sektor yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya di bidang sektor pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen dari total belanja daerah.
“Digunakan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, program pendidikan serta kebijakan tenaga pendidik,” ungkap Babai Suhaemi.
Total pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp4,55 triliun. Target ini mengalami peningkatan sebesar Rp226,59 miliar atau naik 5,24 persen dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp4,32 triliun.
Fraksi PKB siap membahas Rancangan perubahan APBD lebih lanjut asalkan diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Wali Kota Depok Supian Suri memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Perubahan APBD 2025 di DPRD Kota Depok.
“Kami menyampaikan terima kasih atas masukan, saran yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap pandangan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025,” ucap Supian.
Masukan ini akan dibahas lebih lanjut di perangkat daerah Pemerintah Kota Depok.
“Kami akan lebih detail, lebih jelas terhadap latar belakang program-program yang kami usulkan termasuk pengalokasian perubahan yang memang kami usulkan,” tandas Supian Suri. (rp)
