Jangan Tutup Mata, Presiden Prabowo Subianto, Aktivis Desak Copot Segera Kapolri dan Kapolda Metro Jaya
Jangan Tutup Mata, Presiden Prabowo Subianto, Aktivis Desak Copot Segera Kapolri dan Kapolda Metro Jaya
Jakarta – Tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya semakin keras disuarakan. Aktivis sekaligus pendiri Pergerakan Pers untuk Keadilan dan Aspirasi Rakyat (PILAR), Hotman Samosir, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas demi menghentikan praktik brutalitas aparat yang dinilai kian meresahkan.
Menurut Hotman, desakan ini berangkat dari dua peristiwa besar yang mencoreng wajah Polri: pertama, kematian tragis pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob; kedua, perlakuan represif terhadap jurnalis, termasuk dirinya sendiri, saat meliput aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (28/8/2025).
“Kapolri dan Kapolda Metro Jaya telah gagal total. Ketika rakyat menjadi korban brutalitas aparat dan jurnalis dibungkam dengan kekerasan, tidak ada alasan Presiden untuk menutup mata,” tegas Hotman dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (29/8).
Aktivis Hotman menceritakan bagaimana dirinya mengalami intimidasi langsung dari aparat. Ia ditangkap, ditarik paksa ke lokasi interogasi, dan dipaksa menghapus rekaman video berisi tindakan brutal aparat terhadap demonstrans.
“Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hak jurnalis dan kemerdekaan pers, tapi juga penghancuran barang bukti. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai tragedi yang menimpa Affan Kurniawan merupakan bentuk nyata kegagalan institusi kepolisian.
“Seorang rakyat kecil yang menjadi tulang punggung keluarga justru tewas dilindas mesin pembunuh milik negara. Jika Polri tidak bisa menjamin keselamatan rakyat, untuk apa institusi ini ada?” kata Hotman dengan nada geram.
Menurutnya, fungsi utama aparat adalah melindungi warga sipil, bukan menebar teror. “Negara ini justru memperlakukan rakyat dan mahasiswa seperti musuh. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” ucapnya.
Aktivis PILAR itu mengingatkan bahwa Pasal 28E UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kenyataannya, aparat lebih sering menggunakan pendekatan represif ketimbang persuasif.
“Alih-alih melindungi hak rakyat, polisi justru menindas dengan cara-cara yang tidak manusiawi,” ujarnya.
Karena itu, Hotman mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk menjaga wibawa pemerintahan baru serta mencegah meluasnya kemarahan rakyat.
“Kalau Presiden hanya diam, rakyat akan menganggap negara ini lebih berpihak pada mesin represif ketimbang suara rakyat. Itu berbahaya bagi legitimasi kekuasaan. Publik butuh tindakan nyata, bukan sekadar ucapan ‘maaf’ dan ‘saya kecewa dan prihatin’,” tegasnya.
Ia menambahkan, pergantian pimpinan Polri bukan hanya soal jabatan, melainkan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. “Rakyat sudah terlalu sering diperlakukan sewenang-wenang. Saatnya Presiden menunjukkan keberpihakan pada keadilan,” katanya.
Aktivis Hotman juga menyoroti budaya impunitas yang terus berulang di tubuh Polri. “Selama ini aparat yang melakukan kekerasan hampir selalu lolos dari jerat hukum. Jika hal ini terus dibiarkan, Polri akan menjadi negara dalam negara,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mengajukan reformasi struktural berupa pengawasan independen dengan melibatkan Komnas HAM, Dewan Pers, dan tokoh masyarakat. Ia juga mendorong adanya sanksi tegas berupa pemecatan permanen serta pidana maksimal bagi aparat yang melakukan kekerasan dan membungkam pers. Selain itu, pendidikan hukum dan HAM wajib perlu diterapkan bagi seluruh anggota kepolisian.
Tak hanya itu, Hotman mengusulkan agar setiap aksi unjuk rasa diawasi oleh tim pemantau independen yang diberi akses penuh untuk mendokumentasikan jalannya aksi. “Dengan begitu, aparat akan berpikir seribu kali sebelum bertindak represif dan brutal,” tuturnya.
Ia menegaskan, negara demokrasi hanya bisa bertahan jika jurnalis dan masyarakat sipil dilindungi. “Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Tanpa pers yang bebas, rakyat akan buta, aparat semakin brutal, dan demokrasi akan runtuh,” katanya.
Aktivis Hotman Samosir pun menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada Presiden Prabowo Subianto. “Copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya sekarang, atau rakyat akan terus kehilangan kepercayaan. Pergerakan nasional turun ke jalan bisa semakin besar dan berkelanjutan. Negara ini tidak boleh dikendalikan oleh senjata dan kendaraan taktis yang dibeli dari uang rakyat untuk membunuh rakyatnya sendiri,” pungkasnya. #tim/red#
