Ketua Umum Asosiasi Wartawan Nasional (AWAN) siap monitor anggaran DLHK Bidang Sarana Prasarana
Ketua Umum Asosiasi Wartawan Nasional (AWAN) siap monitor anggaran DLHK Bidang Sarana Prasarana.
Newsgbn.com,Depok — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kota Depok menyiapkan anggaran pemeliharaan yang berasal dari APBD Kota Depok Tahun 2024.
Pekerjaan pemeliharaan di DLHK 2024 antara lain, Pemeliharaan UPS Merdeka dengan anggaran 200juta, Pemeliharaan UPSRehab UPS Sukatani 100juta, Rehab UPS Ratujaya 150juta, dan ada kegiatan pemeliharaan dengan nilai 30juta, 20juta, anggaran ini tiap tahun ada.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Wartawan Nasional (AWAN) E.F.Andre Tambunan saat di konfirmasi terkait hal tersebut di Kantor AWAN jln. Tole Iskandat No 40,Sukmajaya Depok(29/09/24) mengatakan bahwa hal itu baik dilaksanakan untuk meningkatkan daya UPS-UPS yang ada di Kota Depok.
Namun hal ini menjadi pertanyaan Media bagaimana ini dikelola dan siapa-siapa yang melaksanakannya, ini patut dugaan kami bahwa ini ada permainan antara DLHK dan pihak ketiga dengan lobby-lobby untuk pekerjaan itu”ujar Andre
Ditambah lagi dengan dugaan kami inj pekerjaan itu seperti Fiktif atau asal-asalan, contoh dengan nilai 30juta dan 20juta bagaimana pekerjaan tersebut..??? Pernah kami konfirmasi perusahaan yang mengerjakan mengatakan itu berupa pengecatan dan memperbaiki semen UPS yang pecah atau retak, ini sangat lucu bagi kami, nge cat 30juta, menyemen lantai UPS 20juta.”ungkap Andre.
Andre menambahkan saat ini kita sangat sulit mengkonfirmasi hal-hal tersebut ke Kepala Bidang Sarpras DLHK Nelson. Kadang dengan menjawab WA teman-teman dengan Diklat.
Hingga saat ini kita tetap ingin konfirmasi hal ini kepada Kabid Sarpras sekarang yang sangat berwibawa serta mungkin sangat faham tentang sarana prasarana. Adapun hal ini bila tidak me dapat konfirmasi kami akan koordinasi dengan beberapa Lembaga-lembaga untuk menelusuri ini dengan data dan fakta pekerjaan nantinya di lapangan.
Hal senada juga di sampaikan Ketua Media Gema Bersatu Nusantata Dennis Lubis, pekerjaan pemeliharaan harus jelas pekerjaannya, lalu jangan ada kongkalikong, atau ada lobby-lobby kontraktor yang diduga mampu memberikan fee kepada Dinas.
Dugaan kami pekerjaan ini sarat dengan KKN karena kami melihat pekerjaan dilapangan kadang tidak sesuai. “Pungkas Dennis.
(@Red)
